REFORMASI DI BIDANG POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN - Kali ini saya akan membahas tentang reformasi di bidang politik di Indonesia.
Reformasi dalam kancah politik Indonesia yang dimulai sejak 1998.Munculnya reformasi di bidang politik disebabkan oleh adanya KKN, ketidakadilan dalam bidang hukum, pemerintahan orde baru yang otoriter (tidak demokratis) dan tertutup, besarnya peranan militer dalam orde baru, adanya 5 paket UU serta munculnya demo mahasiswa yang menginginkan pembaharuan di segala bidang.
Reformasi politik dilakukan agar demokrasi dapat terarah dengan baik dan aspirasi masyarakat dapat dikembangkan.
Tahun 2014 ini pada tanggal 9 Juli nanti , rakyat Indonesia akan mengikuti pemilu calon presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Tentunya pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru ini menjadi tolak ukur untuk menjalankan reformasi.
Reformasi di bidang politik yang selama ini berjalan tentunya belum maksimal , seperti kasus KKN masih merajalela di bumi pertiwi ini, ketidak adilan dibidang hukum juga masih terjadi.
Reformasi yang harus dilakukan dalam mewujudkan keadilan adalah pengembangan pemerintahan yang bersih harus benar-benar diterapkan. Hukuman yang paling tepat untuk para koruptor adalah hukuman mati,mengapa ? seseorang yang telah merampas hak orang lain , tak layak lagi untuk mendapatkan kebebasan . Karena para petinggi menyalahgunakan kekuasaan mereka,contohnya banyak para koruptor yang pada awal kasusnya sangat diangkat di media perlahan-lahan tak terdengar lagi. Ada juga yang mengatakan mereka dalam pembebasan bersyarat. Sungguh keadilan seperti apa yang selama ini kita rasakan ? seorang nenek yang mencuri buah mangga dihukum 3 bulan penjara , seorang koruptor yang merampas hak rakyat hingga triliun rupiah , dihukum 1 bulan penjara dan dibebaskan bersyarat. Ini bukanlah sebuah keadilan.
Reformasi dibidang politik di indonesia
Reformasi politik di Indonesia biasanya terjadi ,meskipun tidak selalu, adalah pada saat pergantian rejim. Di Indonesia reformasi politik dilakukan dalam dua peristiwa besar akibat pergantian rejim. Pertama, ketika terjadi pergantian rejim dari Soekarno kepada Soeharto. Hal ini lebih dikenal dengan pergantian dari masa Orde Lama (Orla) kepada Orde Baru (Orba). Penggunaan sebutan Orba sesungguhnya memiliki dua makna sekaligus, yaitu adanya keinginan untuk melakukan perubahan kepada kondisi yang lebih baik dari pada sebelumnya,meskipun apa yang dianggap baik belum tentu benar dan tergantung pada konteksnya, dan kedua adanya pernyataan secara implisit bahwa masa pemerintahan Soeharto sama sekali tidak terkait dengan masa sebelumnya.
pergantian kekuasaan pemerintahan dari Soeharto kepada Habibie melalui penyerahan kekuasaan yang disebabkan berhentinya (lengser keprabonnya) Soeharto sebagai Presiden mandataris MPR pada 21 Mei 1998. Berhentinya Soeharto tidak terlepas dari peran mahasiswa yang menginginkan reformasi dalam segala bidang terutama bidang politik melalui unjuk rasa di gedung MPR/DPR dengan menekan lembaga tersebut agar segera mencabut mandat Soeharto sebagai mandataris MPR/DPR. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa keberhasilan mahasiswa dalam ‘memberhentikan’ Soeharto kurang diikuti dengan konsep yang jelas tentang arah reformasi politik yang harus dilakukan oleh pemerintahan Habibie. Jikapun ada kurang tersosialisasi kepada publik dan yang kelihatan adalah sikap eforia.
Tujuan Reformasi :
Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.
Faktor Pendorong Terjadinya Reformasi :
Faktor politik meliputi hal-hal berikut :
a) Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan
b) Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan
nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.
c) Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.
d) Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan
e) Mahasiswa menginginkan perubahan.
sumber : http://marlanhutahaean.wordpress.com/2008/07/07/redefinisi-dan-reformulasi-reformasi-politik/ http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Indonesia
